APBN 2026 dan Masa Depan Pendidikan Indonesia: Peluang & Kritik Anggaran Pendidikan
Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, memenuhi amanat konstitusi 20 persen dari total belanja negara. Namun, di balik kenaikan tersebut, muncul kontroversi besar terkait alokasi ratusan triliun rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan dalam fungsi pendidikan. Perdebatan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah APBN 2026 benar-benar memperkuat kualitas pembelajaran, atau justru menggeser prioritas anggaran dari kebutuhan inti pendidikan seperti kesejahteraan guru, fasilitas sekolah, dan peningkatan mutu akademik?
Admin
Pendahuluan
Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membawa sorotan kuat terhadap alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Pemerintah menetapkan bahwa total belanja pendidikan mencapai sekitar Rp757,8 triliun, atau setara dengan 20 % dari total APBN, sesuai amanat konstitusi. Namun, kontroversi muncul lantaran sebagian besar alokasi tersebut dibebankan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipandang oleh sebagian pihak tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pendidikan inti.
Data Fakta Utama APBN 2026 Untuk Pendidikan
1. Total Anggaran Pendidikan
- Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, meningkat 9,8 % dibanding proyeksi 2025 yang sekitar Rp690 triliun.
2. Komposisi Utama Belanja
- Alokasi ini mencakup berbagai pos, termasuk beasiswa, tunjangan guru, bantuan operasional sekolah, renovasi fasilitas, dan program lain yang berkaitan dengan pendidikan.
- Pemerintah juga mengalokasikan Rp5,1 triliun khusus untuk perkembangan pendidikan usia dini (PAUD) di 2026.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Salah satu pos terbesar dalam anggaran ini adalah program MBG, yang menerima sebagian besar anggaran pendidikan, yakni sekitar Rp223 triliun yang dibebankan pada fungsi pendidikan.
- Jika dihitung total keseluruhan (gabungan berbagai fungsi), total MBG diproyeksikan mencapai angka lebih besar lagi (sampai ratusan triliun rupiah).
Peluang Positif dari Alokasi Anggaran Pendidikan 2026
A. Peningkatan Sasaran Program Prioritas
Dengan anggaran terbesar dalam sejarah anggaran pendidikan, pemerintah berargumen bahwa strategi ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan akses beasiswa bagi jutaan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
- Memberikan tunjangan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.
- Memperkuat jaringan pendidikan usia dini (PAUD) di luar wilayah perkotaan.
B. Compliance dengan Amanat Konstitusi
Secara formal, anggaran pendidikan 2026 tetap memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20 % dari total APBN untuk pendidikan.
Kritik & Kontroversi Anggaran Pendidikan 2026
1. Perdebatan Hukum dan Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi
Beberapa pihak, termasuk guru honorer dan organisasi pendidikan, mengajukan ujian materiil terhadap UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya:
- Mereka menilai bahwa sebagian besar anggaran pendidikan yang dibebankan pada program MBG tidak seharusnya dikategorikan sebagai belanja pendidikan.
- Menurut penggugat, penggunaan anggaran untuk MBG menyebabkan anggaran riil yang dialokasikan untuk kegiatan dasar pendidikan seperti gaji guru, fasilitas sekolah, dan operasional pembelajaran menjadi kurang signifikan, sehingga realisasinya kurang dari 20 % yang seharusnya efektif.
2. Kritik Alokasi MBG dari Anggaran Pendidikan
- Banyak kritik muncul bahwa anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun — dalam sebagian laporan terbitan awal dialokasikan sampai Rp335 triliun — merupakan pengalihan fungsi belanja yang tidak sejalan dengan semangat mandat pendidikan.
- Kritik tersebut menekankan bahwa nutrisi merupakan aspek kesehatan masyarakat dan seharusnya diklasifikasikan di bawah belanja kesehatan, bukan belanja pendidikan, meski programnya menyasar siswa.
3. Ketidakseimbangan antara MBG dan Pusat Pendidikan
Kritikus juga menunjukkan bahwa porsi MBG yang besar berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk:
- Tunjangan guru, insentif profesional, dan dukungan tenaga pendidik lainnya
- Perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah
- Penguatan kurikulum dan teknologi pembelajaran
Hal ini dianggap berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan jangka panjang.
Analisis Dampak untuk Pendidikan Indonesia
A. Tantangan Prioritas Anggaran
Argumen utama yang muncul adalah bahwa seluruh anggaran pendidikan harus difokuskan pada upaya langsung meningkatkan mutu pembelajaran — bukan hanya memenuhi kuantitas anggaran terhadap angka 20 % secara administratif, tetapi benar-benar efektif untuk learning outcomes.
B. Perlunya Diskursus Publik & Transparansi
Upaya uji materiil di MK menjadi refleksi bahwa transparansi alokasi anggaran dan klasifikasi pos belanja pendidikan menjadi isu penting yang memerlukan klarifikasi mendalam dari pemerintah kepada publik, pendidik, dan pemangku kebijakan.
Kesimpulan
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 membuka peluang penting untuk memperluas akses dan dukungan terhadap pendidikan nasional, terutama dalam beasiswa, tunjangan tenaga pengajar, dan dukungan awal pendidikan. Namun, kontroversi terkait program MBG menunjukkan adanya ketidaksepakatan mendalam terkait definisi, fungsi, dan prioritas belanja pendidikan. Perdebatan ini tidak hanya bersifat teknis anggaran semata, tetapi juga berdampak pada strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia jangka panjang.
Dengan demikian, perdebatan efektif antara kuantitas anggaran dan kualitas penggunaan anggaran pendidikan tetap menjadi pertanyaan sentral dalam pembangunan pendidikan nasional di era APBN 2026.
Artikel Terkait
Alarm Pendidikan SMA 2025: Learning Loss Parah dan Masalah Kurikulum hingga Fasilitas
Data terbaru mengungkap learning loss parah, kegagalan implementasi Kurikulum Merdeka, dan kesenjangan digital. Simak solusi konkretnya di sini.
Sekolah Rakyat: Solusi Pemerataan Akses atau Tantangan Baru Bagi Sistem Pendidikan Nasional?
Dengan konsep sekolah berasrama dan bebas biaya, pemerintah menargetkan perluasan akses pendidikan berkualitas di seluruh provinsi. Namun, di balik ambisi tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah membangun sistem sekolah baru adalah solusi struktural, atau justru berisiko memperlemah sekolah negeri yang sudah ada?